Lahat, 14 Agustus 2026 — Jasa Raharja Cabang Lahat melalui Penanggung Jawab (PJ) Teknik Cabang Lahat, Insan Kamil, melaksanakan kegiatan tindak lanjut atas komitmen bersama dalam mendukung Program Kolaborasi Gerakan Mitra Taat Pajak (GEMITA) bersama Pegadaian Lahat.
Kegiatan ini merupakan tindak lanjut atas komitmen bersama yang telah dibangun Jasa Raharja dengan berbagai mitra dan stakeholder dalam mendorong peningkatan kesadaran serta kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban pajak kendaraan bermotor.
Dalam kesempatan tersebut, Jasa Raharja juga menyampaikan kembali tujuan dan pentingnya Program GEMITA sekaligus menggali tanggapan dari pihak Pegadaian Lahat mengenai pelaksanaan kolaborasi yang telah dilakukan.
PJ Teknik Cabang Lahat, Insan Kamil, menyampaikan bahwa keterlibatan mitra strategis menjadi bagian penting dalam memperluas pesan kepatuhan pajak kepada masyarakat.
“GEMITA merupakan gerakan kolaboratif yang membutuhkan dukungan dari berbagai stakeholder. Melalui tindak lanjut ini, kami berharap sinergi bersama Pegadaian Lahat dapat terus diperkuat sehingga pesan mengenai pentingnya taat pajak kendaraan bermotor dapat semakin luas diterima masyarakat,” ujar Insan Kamil.
Pihak Pegadaian Lahat turut memberikan tanggapan dan masukan terhadap Program Kolaborasi GEMITA. Tanggapan tersebut menjadi bahan bagi Jasa Raharja untuk melakukan evaluasi sekaligus menyusun langkah tindak lanjut agar kolaborasi dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan.
Jasa Raharja Cabang Lahat terus mendorong terbangunnya sinergi dengan berbagai instansi, lembaga, dan mitra melalui Program GEMITA. Kolaborasi tersebut diharapkan tidak hanya menjadi bentuk komitmen bersama, tetapi juga dapat diwujudkan melalui dukungan dan aksi nyata dalam meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap pajak kendaraan bermotor.
Melalui Gerakan Mitra Taat Pajak, Jasa Raharja bersama para stakeholder berupaya membangun kesadaran bahwa kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor merupakan bagian dari kontribusi masyarakat dalam mendukung tertib administrasi dan keberlanjutan pelayanan publik.
