Mariana – Kamis, 12 November 2026, UPTB Samsam Kendaraan Bermotor (Samsat) Banyuasin 2 menyelenggarakan kegiatan Samsat Menyapa Terpadu (SMT) di wilayah Mariana Banyuasin. Acara yang dipimpin oleh Kepala UPTB Samsat Banyuasin 2, ini melibatkan Kasatlantas Polres Banyuasin beserta jajaran, Kepala UPTB Samsat Banyuasin 2 dan jajaran serta Penanggung Jawab Jasa Raharja Samsat Banyuasin 2, Dewi Lastri, dengan tujuan meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap administrasi dan pembayaran pajak kendaraan bermotor.
Kegiatan dimulai dengan persiapan bersama antara tim pembina Samsat, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), satuan lalu lintas Polres Banyuasin, dan perwakilan Jasa Raharja. Selama SMT, tim melakukan sosialisasi mengenai pentingnya membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tepat waktu, memberikan layanan administrasi langsung kepada pemilik kendaraan, serta melakukan penertiban kendaraan yang belum melunasi kewajiban pajak dan memberikan apresiasi bagi masyarakat yang patuh dalam melakukan pembayaran pajak. Kolaborasi lintas‑instansi ini diharapkan dapat mempermudah akses informasi dan mempercepat proses pembayaran bagi masyarakat setempat.
Kepala PT Jasa Raharja (Persero) Kanwil Sumsel, Sumantri M Baswan menegaskan pentingnya sinergi antar‑lembaga dalam upaya meningkatkan kedisiplinan pajak. “Dengan adanya SMT ini, kami berharap dapat meningkatkan kedisiplinan masyarakat dalam membayar PKB,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa kehadiran aparat kepolisian, Bapenda dan Jasa Raharja memberikan dukungan operasional yang signifikan dalam penertiban dan penegakan peraturan.
Kegiatan SMT di Mariana juga mencakup pendataan kendaraan yang belum terdaftar serta penyuluhan tentang konsekuensi hukum bagi pelanggar. Tim pembina memberikan panduan langkah demi langkah untuk proses perpanjangan STNK dan pembayaran PKB secara online maupun offline, sehingga warga dapat menyelesaikan kewajiban tanpa harus menunggu lama.
Harapannya, program SMT ini dapat menjadi agenda rutin di seluruh wilayah Banyuasin, memperkuat budaya kepatuhan pajak, dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat serta pemerintah daerah. Diharapkan sinergi antar‑instansi terus terjalin, sehingga tingkat kepatuhan pajak kendaraan bermotor semakin tinggi dan administrasi kendaraan menjadi lebih tertib.
